Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Baca juga: Kriminolog Sebut Herry Wirawan Bisa Tolak Vonis Hukuman Mati PT Bandung. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana 1. Layanan Permohonan Banding Perkara Pidana / Tipikor : Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Palembang menerima berkas perkara dari Pengadilan Negeri; 2. Petugas PTSP menyampaikan berkas perkara ke Kepaniteraan Pidana atau Tipikor; 3. Panitera Muda Pidana/Tipikor menelaah kelengkapan berkas berdasarkan check list; 4. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 236, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239 dan Pasal 240. Pasal 236. (1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi. (2) Selama tujuh hari Untuk keperluan itu penerima kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berwenang sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan semua surat seperti surat permohonan pemeriksaan tingkat banding, memori banding beserta tambahannya, surat permohonan penetapan-penetapan, surat permohonan penangguhan penahanan atau perubahan jenis Peninjauan kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa,. Tata cara mengajukan memori banding perkara pidana. Contoh Memori Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Narkoba : Contoh Surat Kuasa Khusus Peninjauan Kembali Perkara / Pidana mati sampai dengan adanya pembenahan pada sistem peradilan pidana.. Uu no.8 tahun 1981 2019. f Kata Pengantar. Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. penulis menghantarkan puji dan syukur kehadiratTuhan Yang Maha Esa atas. berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat. mengerjakan laporan pengamatan siding ini dalam rengka memenuhi tugas mata. 3. Prosedur Pelayanan Penerimaan Memori, Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK Perkara Pidana NO KOMPONEN URAIAN SUB URAIAN RENTANG WAKTU PELAKSANAAN 1. DASAR HUKUM Penerimaan memori, kontra memori banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan WAKIL PANITERA. LA ODE MULAWARMAN, SH. NIP. 040069678. fPUTUSAN Nomor : 31/Pid/2009/PT Sultra DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti. tersebut dibawah dalam perkara terdakwa Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor. 83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak. Contoh Kasus Bandar Narkotika yang Dihukum Mati. 1. 4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 132 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap empat kasus tindak pidana narkotika sepanjang 25 Agustus-28 September 2021.. Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol Krisno Siregar mengatakan, dari pengungkapan kasus itu, barang bukti yang disita adalah 44 kilogram ganja, 29 kilogram sabu, dan 1.500 butir ekstasi. Pemberkasan berkas perkara permohonan banding (Bundel B) agar dipedomani BUKU II, halaman 32, 36 dan 50, yang terdiri dari: Daftar isi berkas. Asli salinan putusan pengadilan tingkat pertama. Relaas pemberitahuan isi putusan (jika ada) Akta permohonan banding. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding. Pendidikan: XX. Untuk selanjutnya disebut sebagai “ Pemberi Kuasa ”. Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor kuasanya yaitu Kantor Hukum “ ZZ & Partnership ”, yang alamatnya disebut di bawah ini, menerangkan dengan Surat Kuasa ini memberikan kuasa penuh kepada: • ZZ, S.H. Pekerjaan : Advokat. Alamat : Jl. ____, Nomor: 99, Kel.: tersebut UU. No. 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut : a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau prekusor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129. halaman 9 dari 15 b Cp1l.

contoh kontra memori banding pidana narkotika